PatraData – Lembaga riset PatraData melaporkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) 2024, Mawardi Yahya dan Anita Noeringhati (MataHati), memperoleh elektabilitas sebesar 49,88% berdasarkan survei terbaru. PatraData mengaitkan tingginya elektabilitas ini dengan dukungan kuat dari partai politik pendukung serta kombinasi pengalaman Mawardi di eksekutif dan Anita di legislatif.
Namun, hasil ini mendapat kritik dari Nurjaya, pengamat politik dari Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP), yang menilai bahwa angka elektabilitas tersebut tidak realistis. Ia meragukan bahwa dukungan partai politik saja dapat mendorong elektabilitas hingga hampir 50%.
“Angka itu tidak logis. Dalam Pilgub Sumsel 2018, pasangan Dodi-Giri yang didukung oleh koalisi partai gemuk dengan 38,6% suara justru kalah dari Herman Deru-Mawardi Yahya, yang hanya memiliki dukungan partai sebesar 23,8%,” ujar Nurjaya, Kamis (3/10/2024).
Menurut Nurjaya, faktor utama dalam memenangkan Pilkada adalah penerimaan masyarakat terhadap kandidat, bukan semata-mata dukungan partai. Ia menyoroti pendekatan Herman Deru yang dinilainya lebih meyakinkan. “Herman Deru aktif menyapa masyarakat langsung dan membuka rumahnya setiap hari untuk berdialog. Ini menunjukkan kedekatannya dengan rakyat,” jelasnya.
Nurjaya juga meragukan klaim PatraData tentang keunggulan pengalaman Mawardi dan Anita. Ia menekankan bahwa Herman Deru lebih berpengalaman dibandingkan Mawardi, baik di level provinsi maupun kabupaten.
“Jika bicara pengalaman, Herman Deru jelas lebih unggul. Ia telah menjabat sebagai gubernur dan dua periode sebagai Bupati OKUT. Cik Ujang juga memiliki rekam jejak yang baik dalam memajukan Kabupaten Lahat. Sebaliknya, Mawardi hanya memiliki pengalaman sebagai wakil gubernur dan bupati, sementara Anita belum pernah menjabat di eksekutif,” ungkap Nurjaya.
Ia menilai bahwa kedekatan kandidat dengan masyarakat serta rekam jejak yang kuat lebih menentukan dalam Pilkada ketimbang sekadar dukungan partai. Oleh karena itu, Nurjaya mengimbau agar hasil survei tidak dijadikan tolok ukur tunggal dalam memprediksi hasil akhir Pilgub Sumsel 2024.